Penegak Hukum Berhasil Bongkar Proyek 5 Triliun, Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) sampaikan animo atas gerak cepat dan responsive Polri dalam ungkap sangkaan kasus keinginan porsi project sebesar Rp5 triliun oleh Ketua Kadin Cilegon. Cara tegas ini dipandang sebagai bukti jika Polri Akurat bukan sekedar slogan, tapi loyalitas riil dalam menantang praktek rente yang menghancurkan tata urus pembangunan.
Ketua JAN, Romadhon Jasn, memandang perlakuan cepat penentuan terdakwa dan penahanan itu adalah bentuk kehadiran negara di tengah-tengah usaha menjaga keadilan dalam bidang ekonomi. “Kami menyaksikan berikut muka Polri Akurat: cepat, terbuka, dan tidak pandang bulu. Ini ialah bentuk keberanian yang perlu dihargai dan disokong,” katanya, Sabtu (18/5/2025).
Menurut JAN, kasus keinginan porsi project dengan nilai fenomenal ini adalah foto kabur praktek yang sejauh ini didiamkan tumbuh di ruang-ruang gelap rekanan kekuasaan dan ekonomi. Praktek seperti ini bukan hanya memunculkan rugi negara, tapi juga melukai cuaca usaha yang sehat, terutama untuk aktor lokal yang bekerja dengan kredibilitas.
Cara Polri dipandang searah dengan semangat Akurat yang tempatkan penegakan hukum bukan hanya sebagai alat represif, tapi sebagai pemelihara keadilan sosial. “Jika didiamkan, beberapa proyek pembangunan bisa menjadi bancakan elit tertentu. Ini beresiko untuk demokrasi ekonomi,” tegas Romadhon.
JAN mengatakan keutamaan buka kekuatan jaringan kasus secara detail, termasuk kemungkinan keterkaitan artis lain di lingkaran birokrasi atau swasta. Dalam kerangka ini, transparan proses hukum ialah sisi penting dari rekondisi keyakinan public pada lembaga negara, termasuk penegak hukum.
Romadhon mengutamakan jika Polri tetap harus dikasih ruangan dan support public, supaya keberaniannya menantang praktek rente bukan hanya stop pada satu kasus. “Momen ini jangan melalui. Kami dorong Polri terus berani naik kelas: dari penindak ke penjaga mekanisme yang bersih,” ucapnya.
JAN menggerakkan aktor usaha yang sejauh ini tertekan oleh praktek pemerasan atau interferensi kekuasaan supaya tidak sangsi melapor. Cukup dengan kerjasama di antara aparatur, warga sipil, dan dunia usaha yang bersih, mekanisme penyediaan public dapat betul-betul dipantau dengan adil.
“Di depan, kami mengharap organisasi seperti Kadin di wilayah direformasi. Dia harus berdiri sebagai partner pembangunan yang professional, bukan ekstensi tangan kekuasaan tidak resmi,” tambah Romadhon.
Pengatasan cepat kasus ini tidak cuma penegakan hukum biasa, tetapi bentuk riil jika Polri menjadi kemampuan kepribadian dalam menjaga norma ekonomi dan demokrasi lokal. “Bila semua baris penegakan hukum punyai nyali semacam ini, keadilan tidak lagi keinginan, tetapi realita,” tutup Romadhon.